Akankah Putusan MK Jadikan Hymne Guru Nyanyian Haru

Oleh Riza Fahriza

Jakarta, 24/2 (ANTARA) – Wajah Rahmatiah Abbas, guru Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang saat itu duduk di ruangan persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) sembari didampingi pengacaranya, Elza Syarief SH, terlihat sumringah karena majelis hakim memenuhi permohonannya mengenai Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD 1945.

Namun di sisi lain, kekecewaan ditunjukkan oleh Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Aziz Husein, pasalnya bukan apa-apa dengan putusan MK berarti pemerintah tinggal menambah dua persen saja untuk anggaran pendidikan dalam APBN dari semula 11,8 persen menjadi 18 persen yang ditambah dengan gaji pendidik seiring keluarnya putusan MK tersebut.

Pada persidangan putusan MK itu, menyebutkan Pasal 49 ayat (1) UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) sepanjang mengenai frasa “gaji pendidik dan” bertentangan dengan UUD 1945.

Majelis hakim konstitusi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie menyatakan dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran pendidikan, lebih mudah bagi Pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dalam APBN.

Jika, komponen gaji pendidik dikeluarkan, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 hanya sebesar 11,8%. Sedangkan dengan memasukkan komponen gaji pendidik, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 dapat mencapai 18%.

Pemohon Rahmatiah Abbas dan Prof Dr Badryah Rifai (guru besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin), menganggap pasal tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) karena telah mengecualikan komponen gaji guru dan dosen dari anggaran pembelanjaan negara.

Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas sendiri berbunyi, “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Hal ini berarti dengan adanya putusan MK tersebut, gaji pendidik, sebagai bagian dari komponen pendidikan, harus dimasukkan dalam penyusunan anggaran pendidikan APBN dan APBD.

Terlepas dari putusan itu, menyiratkan keprihatinan dunia pendidikan di tanah air terhadap sosok dua orang pendidik itu yang rela mengorbankan nasib rekan-rekannya dengan mengajukan permohonan tersebut, bahkan satu dari tiga hakim konstitusi yang memiliki perbedangan pandangan (dissenting opinion), Abdul Mukhtie Fadjar, mengatakan “guru yang tidak memihak nasib guru”.

“Bahwa pengabulan permohonan ini dengan dalih agar ketentuan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 terpenuhi, sungguh suatu ’penyesatan’ konstitusi. Maka, bersiaplah para pendidik untuk meneteskan air mata dan lagu “hymne guru” sekadar sebuah nyanyian yang mengharu biru,” katanya.

Saat wartawan mencoba mewawancara pemohon, Rahmatiah abbas, mengenai putusan itu, dirinya terkesan mengelak untuk mengungkapkan putusan itu. Tentunya putusan itu membuat pertanyaan mengapa gaji pendidik masuk APBN?

Apakah ini “permainan pemerintah” yang tidak sanggup membayar gaji guru hingga untuk menutup kehilangan wajahnya dengan memasukkan ke dalam APBN dengan mengorbankan memenuhi anggaran dana pendidikan.

Ketua PB PGRI, Aziz Husein, mengatakan, dirinya merasa kecewa dengan putusan mahkamah itu, karena pemerintah tidak akan berpikir lagi untuk memajukan dunia pendidikan di tanah air hingga cukup memasukkan anggaran sebesar dua persen dalam APBN/APBD.

“Putusan ini berarti pemerintah tinggal memasukkan dua persen dalam APBN, karena anggaran pendidikan saat ini saja baru tercapai 11,8 persen kemudian ditambah dengan gaji pendidik hingga anggaran pendidikan yang ada sudah mencapai 18 persen,” katanya.

Kemudian yang menjadi pertanyaannya, bagaimana dengan dana pendidikan untuk sarana dan prasarana sekolah yang ada. “Bagaimana dengan sekolah yang rusak atau anak-anak yang putus sekolah,” katanya.

Hal senada dilontarkan oleh Ketua Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Prof Sudiarto, menyatakan, putusan itu menunjukkan tidak ada kemauan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan UUD 1945 yang meminta agar 20 persen APBN/APBD untuk dana pendidikan.

“Dengan putusan ini, kualitas pendidikan Indonesia akan tetap “status quo”. Anak yang tak sekolah akan tetap tak sekolah dan sekolah yang rusak akan tetap rusak,” katanya.

Dalam persidangan, Kuasa hukum DPR, Anwar Arifin, menyatakan Pasal 49 UU Sisdiknas justru sebenarnya sangat menguntungkan pemohon.

“Anggaran pendidikan memang tidqak memasukkan gaji pendidik, namun pendapat-pendapat lain seperti tunjangan profesi, tunjangan khusus dan lainnya turut dimasukkan. Karena itu, saya jamin dengan pasal ini kesejahteraan pendidik di Indonesia akan lebih dari standar KHM (Kehidupan Hidup Minimum),” katanya.

Putusan MK

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan bahwa Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) bertentangan dengan Pasa 31 ayat (4) UUD 1945.

Berarti, komponen gaji pendidikan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Daerah (APBD).

Sedangkan permohonan pengujian UU Nomor 18/2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2007, tidak dapat diterima oleh majelis hakim konstitusi.

Hal tersebut terungkap dalam putusan persidangan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas dan UU Nomor 18/2006 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2007 di Jakarta, Rabu.

Uji materi diajukan Rahmatiah Abbas (guru) dan Prof Dr Badryah Rifai (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin) dengan kuasa hukumnya, Elza Syarief SH.

Majelis Hakim Konstitusi MK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie, berpendapat dalil para pemohon sepanjang menyangkut frasa “gaji pendidik” dan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, adalah, beralasan sehingga gaji pendidik harus secara penuh diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendidikan.

“Bahwa dengan dimasukkannya komponen gaji pendidik dalam perhitungan anggaran pendidikan, menjadi lebih mudah bagi pemerintah bersama DPR untuk melaksanakan kewajiban memenuhi anggaran pendidikan 20 persen dalam APBN,” katanya.

Majelis hakim menambahkan jika komponen gaji pendidik dikeluarkan, anggaran pendidikan dalam APBN hanya sebesar 11,8 persen, sedangkan dengan memasukkan komponen gaji pendidik, anggaran pendidikan dalam APBN 2007 mencapai 18 persen.

Karena itu, dengan adanya putusan ini, tidak boleh lagi ada alasan untuk menghindar atau menunda-nunda pemenuhan ketentuan anggaran sekurang-kurangannya 20 persen untuk pendidikan baik dalam APBN maupun APBD.

“Dengan demikian dalam penyusunan anggaran pendidikan, gaji pendidik sebagai bagian dari komponen gaji pendidikan dimasukkan dalam penyusunan APBN/APBD,” katanya.

Apabila, kata dia, gaji pendidik tidak dimasukkan dalam anggaran pendidik dalam penyusunan APBN/APBD dan anggaran pendidikan tersebut kurang dari 20 persen APBN/APBD, maka UU dan peraturan yang menyangkut anggaran pendapatan dan belanja dimaksud bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.

Berkait dengan dalil para pemohon terhadap UU APBN 2007, mahkamah berpendapat, UU APBN mempunyai karakter yang berbeda dengan UU pada umumnya diantaranya bersifat “eenmalig” yang berlaku hanya untuk satu tahun dan sudah berakhir.

“Oleh karena itu, dalil para pemohon sepanjang menyangkut UU APBN 2007 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut,” katanya. (T.R021/B/E007/E007) 24-02-2008 16:35:30

0 Responses to “Akankah Putusan MK Jadikan Hymne Guru Nyanyian Haru”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: