Membangun Kejaksaan Yang Tangguh

Oleh: Hos Arie R Sibarani, SH

Pengurus Forum Muda Cendekia Muslim (FMCM) Lamsel

Wajah hukum Indonesia kembali tercoreng oleh perilaku aparat hukumnya sendiri. Salah seorang jaksa di Kejaksaan Agung yang bertugas menangani kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jaksa Urip Tri Gunawan, Ketua Tim Jaksa Kasus BLBI, tertangkap tangan oleh penyidik KPK, ketika menerima uang yang diduga suap senilai 660 ribu dolar AS atau sekitar Rp6,1 miliar dari Artalita Suryani. Peristiwa itu cukup menghebohkan setelah tiba-tiba kasus BLBI dinyatakan dihentikan.

Peristiwa ditangkapnya jaksa Urip tersebut akan membuat masyarakat semakin apatis dan tidak percaya lagi pada hukum dan aparat penegaknya. Masyarakat menganggap reformasi hukum telah gagal, dan penyebab kegagalan itu adalah para penegak hukum sendiri.

Para penegak hukum dinilai tidak memiliki komitmen moral yang kuat dalam menjalankan profesinya, sehingga mereka dengan mudah menyalahgunakan dan menyelewengkan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan pribadi maupun golongan.

Akibatnya, hukum berkeadilan terasa sulit direalisasikan. Hukum berkeadilan adalah menempatkan hukum untuk mencari hakikat kebenaran yang hakiki di atas kepentingan pribadi dan golongan.

Bukan Hanya Urip

Dugaan suap jaksa Urip bukan kasus pertama yang terjadi dilingkungan penegak hukum, terutama di kejaksaan. Penangkapan Urip mengingatkan kita pada kasus suap perkara korupsi mantan Direktur Utama Jamsostek Achmad Junaedi. Belum lagi kasus itu berhenti dibicarakan, kita dikejutkan tragedi bebasnya Adelin Lis, terdakwa pembalakan liar di Medan.

Daftar kasus suap di lingkungan kejaksaan bisa diperbanyak, misalnya dugaan suap Rp 900 juta dalam penanganan korupsi pembangunan Bandara Nabire yang dilakukan Hein Berhitu, Kepala KejaksaanNegeri Nabire (ICW, 2008).

Pada Agustus 1999 misalnya, Jaksa Agung Muda Pembinaan (Jambin) Martin Pangrekun SH di Medan mengatakan, dalam setahun terakhir sekitar 200 jaksa nakal telah ditindak termasuk 13 orang diantaranya diberhentikan secara tidak hormat, selama pemerintahan kabinet Reformasi ini. Selain itu ada jaksa yang diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah, dimutasikan dan ditunda pengisian daftar penilaian prestasi pekerjaan (DP3)-nya.

Pada 28 Desember 2005, Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) H Ahmad Lopa SH, adik Baharuddin Lopa, di Mataram tak menampik bahwa Kejaksaan Agung telah menerima laporan ketidakberesan di delapan Kejaksaan Tinggi, termasuk di NTB. Terdapat enam jaksa nakal di lingkup Kejaksaan Tinggi NTB dilaporkan ke Kejaksaan Agung atas dugaan terlibat kasus jual beli perkara, suap, dan pemerasan. Mereka dilaporkan antara 25 September – 28 November 2005.

Enam jaksa yang dilaporkan itu berasal dari Kejaksaan Negeri Mataram dan Kejaksaan Tinggi NTB, masing-masing Kepala Sub Seksi Pengamanan Ideologi dan barang cetakan Kejari Mataram, ZRS, Kasi Pidana Khusus Kejari Mataram, FNH, Pj. Kasi TUN Kejati NTB, RYW, Kasi penuntutan Pidum Kejati NTB, KS, Kasubsi Tipikor Penyidikan Kejati NTB, BTW dan Kasubsi pra Penuntutan Pidum Kejari Mataram, AS.

Komisi Kejaksaan yang dibentuk untuk memantau kinerja jaksa pernah mengungkapkan jajaran Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menempati peringkat pertama jaksa nakal yaitu 22 kasus. Menyusul Kejaksaan Tinggi Sumut dengan 14 kasus dan ketiga ditempati Kejaksaan Tinggi Jateng dengan 12 kasus.

Modus Operandi

Secara umum, modus jaksa memperdagangkan kasus hukum terbilangsederhana: memperlambat proses hukum, menerbitkan SP3, dan merekayasa surat dakwaan dengan tuntutan ringan atau dakwaan kabur (obscure).

Hampir semua kasus megakorupsi yang diputus bebas disebabkan ketidakcermatan dakwaan penuntut umum. Kalaupun dibuat tuntutan berlapis, tuntutan itu tidak bersinergi antara sifat melawan hukum perbuatan terdakwa dan pasal-pasal tindak pidana korupsi yang dilanggar.

Sekiranya kesalahan itu terjadi pada satu atau dua kasus, alasan rumitnya modus korupsi, masih dapat diterima. Namun, ketika kejadiannya berulang, sulit untuk menerima, berbagai kesalahan yang menguntungkan pelaku korupsi disebabkan oleh keterbatasan pemahaman hukum penuntut umum. Patut diduga, faktor nonhukum (misalnya dalam bentuk suap) menjadi faktor dominan pemberantasan korupsi.

Pembenahan Internal

Kejaksaan sebagai institusi vital dalam pemberantasan tindak kejahatan perlu berupaya membangun mental aparatnya secara berkesinambungan. Pembangunan mental dapat dilakukan di antaranya melalui pembinaan, pendidikan, dan pelatihan secara rutin.

Sikap mental seperti itu sangat diperlukan, karena jaksa sangat menentukan dalam melakukan proses penuntutan kepada para tersangka yang diduga kuat telah melakukan kejahatan. Jika jaksa tidak memiliki komitmen moral yang kuat dalam menjalankan profesinya, bisa dipastikan para pelaku kejahatan akan lolos dari jeratan hukum.

Dalam konteks itu, Kejaksaan perlu melakukan pembenahan internal, sehingga para jaksa memiliki komitmen moral yang kuat dalam menangani suatu perkara.

Pembenahan perlu dilakukan karena kejaksaan merupakan institusi penegakan hukum yang sangat penting dan strategis dalam pemberantasan tindak kejahatan.

Pembenahan yang perlu dilakukan antara lain membersihkan proses rekrutmen jaksa dari praktek suap menyuap karena rekrutmen jaksa yang dimulai dengan sogok menyogok hanya akan melahirkan jaksa yang tidak kapabel dan korup.

Kejaksaan juga perlu menyusun konsep pembinaan jaksa yang berkesinambungan. Para jaksa adalah manusia biasa yang pekerjaannya mulia sekaligus penuh godaan dan tantangan.

Pengawasan terhadap performa para jaksa juga perlu dilakukan secara lebih maksimal, baik yang bersifat internal maupun eksternal.Dalam hal ini, Jaksa Agung harus memastikan bahwa orang yang ditunjuk sebagai pengawas jaksa bukanlah bagian dari masalah itu sendiri karena tidak mungkin mafia mengawasi pelaku mafia peradilan.

Jaksa Agung juga perlu terbuka menerima masukan tentang “track record” para jaksa dari pihak eksternal. Bahkan jika perlu, Jaksa Agung secara aktif meminta tanggapan masyarakat, LSM, dan perguruan tinggi dalam proses promosi jaksa.

Dalam rangka melahirkan efek jera yang maksimal, jika terbukti ada oknum jaksa yang melakukan praktek suap, maka hukuman berat perlu dijatuhkan agar perbuatan yang sama tidak terulang dan kepercayaan publik dapat dipulihkan.

Sebagai penutup tulisan ini saya mengusulkan pengambilalihan kasus BLBI oleh KPK harus segera diwujudkan. Secara hukum, sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK dapat mengambil alih kasus BLBI.

Apalagi, kasus BLBI amat memenuhi syarat-syarat pengambilalihan yang ada dalam Pasal 9 UU No 30/2002. Di antara syarat yang paling relevan adalah penanganan kasus BLBI yang berlarut-larut dan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, tak ada pelanggaran terhadap asas nonretroaktif untuk mengambil alih kasus BLBI.

Perlu disadari, pengambilalihan merupakan instrumen untuk mengungkap kasus korupsi yang terjadi sebelum UU No 30/2002. Dalam pengertian itu, instrumen pengambilalihan merupakan hasil kreasi brilian pembentuk UU No 30/2002 untuk menerobos asas nonretroaktif.

Sepanjang sudah ditangani kepolisian atau kejaksaan, asas retroaktif tidak lagi merupakan hambatan bagi KPK untuk menangani korupsi yang terjadi sebelum UU No 30/2002. (dimuat di Radar Lamsel, 22 Juli 2008).

1 Response to “Membangun Kejaksaan Yang Tangguh”


  1. 1 Utami Walindra Putri October 29, 2008 at 2:48 am

    Entah apa yang terjagi di Indonesia saat ini. Saya sebagai masyarakat awam menilai dan mempertanyakan “Apa aturan yang ada sudah tidak sesuai untuk penduduk Indonesia atau memang ada hal yang membudaya yang bersifat tidak sesuai aturan atau norma????”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: