Pulau Sebesi-Sebuku Akan Jadikan Objek Land Reform

KALIANDA – Nampaknya, masyarakat yang berada di Pulau Sebesi dan Sebuku wilayah Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan, memang harus bersabar untuk dapat membuat sertifikat tanah yang selama ini di idam-idamkan. Pasalnya, keberadaan dan sitem kepemilikan pulau tersebut hingga kini belum jelas dan masih dalam proses Objek Land Riform.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lamsel melalui kasi pengaturan dan penataan tanah Fauzan Nur S.H menjelaskan, belum dapat di buatnya sertifikat tanah karena ke-2 Pulau tersebut masih dalam proses dimana akan di jadikan Land Riform, dimana sebelumnya di miliki oleh salah satu ahli waris yang mana memiliki tanah di pulau ini melebihi batas maksimum atau lebih dari 20 hektare tanah kering (Darat) serta luas sawah 15 hektare, yang di sesuaikan dalam UU 56 tahun 1960 tetang peraturan batas maksimum kepemilikan tanah, dengan catatan di tentukan dengan luas daerah dan kepadatan penduduk. Dimana isinya seseorang tidak dapat memiliki melebihi luas tanah yang di tentukan tersebut. Namun, sayangnya Fauzan tidak dapat menyebutkan nama Ahli waris ini dan menjelaskan berapa luas tanah yang dimiliki ahli waris serta dari kelebihan kepemilkikan tanah batas maksimum itu. “Saya tidak bisa menjelaskan berapa luas tanah yang di miliki ahli waris itu, yang jelas ke-2 pulau itu hampir keseluruhanya milik ahli waris,” katanya (22/9) lalu.
Selanjutnya, melihat hal tersebut, Pemerintah daerah Kabupaten Lamsel telah menggunakan sistem Land Reform atau reforma agraria (Tanah pemerintah dan sepenuhnya untuk rakyat). Namun, sistem itu belum dapat berjalan karena Pemkab Lamsel harus membayar terlebih dahulu kelebihan tanah dari batas maksimum yang dimiliki oleh ahli waris itu dalam menjalankan objek Land Riform. “Tanah yang sebelumnya dimiliki ahli waris yang melebihi batas maksimum itu, memang harus di bayar terlebih dahulu oleh Pemkab Lamsel, sehingga sistem Land Reform dapat berjalan,” kata Fauzan.
Dari kendala-kendala ini, belum bisa di pastikan kapan ke-2 pulau itu dapat sepenuhnya menjadi Land Riform di kelola oleh pemerintah Lamsel. “Yang saya ketahui separonya sudah di bayar oleh Pemkab Lamsel dari ahli waris itu, namun karena belum keseluruhan pihak ahli waris berpendapat tanah ke-2 pulau itu masih miliknya,” ujar Fauzan.
Oleh sebab itu, masyarakat yang berada di pulau Sebesi dan Sebuku hendaknya harus bersabar untuk membuat sertifikat tanah dimana Pemkab Lamsel masih menjalankan Objek Land Riform, apa bila hal ini nantinya dapat berjalan di pastikan Pulau Sebesi dan Sebuku di serahkan kepada masyarakat yang telah berdomisili di pulau ini dengan ketentuan kepemilikan harus di bawah batas maksimum. “Melihat masalah itu, hendaknya masyarakat harus bersabar,” pungkas Fauzan. (*)

0 Responses to “Pulau Sebesi-Sebuku Akan Jadikan Objek Land Reform”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: