Masyaraskat Desak Pemkab Lamsel

Laporan : Hendar Cahyadi

KALIANDA – Nampaknya sejumlah masyarakat Desa Pulau Sebesi dan Sebuku Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) tidak dapat bersabar. Mereka mendesak kepada pemerintah setempat agar ke-2 pulau tersebut secepatnya menjadi objek land Riform (Tanah milik pemerintah dan untuk rakyat), hal ini dimaksudkan agar masyarakat di 2 pulau ini dapat menyertifikati tanah mereka.
Seperti yang dikatakan Samsuri (34) salah warga Desa Pulau Sebesi kemarin, pihaknya mengaku sudah puluhan tahun berdomisili di pulau itu dengan memiliki seluas 2 hektare bidang tanah. Namun, hingga saat ini di rasakan Ia belum dapat membuat sertifikat tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lamsel. “Saya sudah puluhan tahun mas berdomisi di Pulau ini (Sebesi-red), namun sayangnya belum bisa membuat sertifikat tanah,” katanya.
Selanjutnya Ia menjelaskan, bukan dirinya saja yang belum bisa menyertifikati tanah, masyarakat yang berada di Sebesi dan Sebuku pun merasakan hal tersebut (Belum dapat mmebuat sertifikat tanah-red). “Seluruh masyarakat di pulau ini (Sebesi dan Sebuku-red), belum ada yang memilkiki sertifikat tanah sebagai surat kepemilikan,” aku Samsuri.
Senada yang dikatakan Hasbulah (45) warga setempat, dirinya mengharapkan kepada pemerintah Lamsel agar segera menjadikan Pulau Sebesi dan Sebuku sebagai lahan Land Riform. Mengingat masyarakat sangat menginginkan pembuatan sertifikat tanah di pulau itu. “Kami betul-betul mengharapkan kepada Pemkab Lamsel, agar segera menjadikan Pulau ini (Sebesi dan Sebuku-red) sebagai lahan Land Riform,” pungkasnya.
Sementara pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lamsel melalui kepala seksi (Kasi) pengaturan dan penataan tanah Fauzan Nur S.H, menjelaskan, bahwa selama tanah yang berada di 2 pulau itu belum sepenuhnya menjadi lahan Land Rifom, maka masyarakat belum dapat mebuat sertifikat tanah. “Selama Pulau itu belum menjadi lahan Objek Land Riform, masyarakat tidak dapat membuat sertifikat tanah,” ungkapnya.
Dikatakan Fauzan sebelumnya, bahwa pulau Sebesi dan Sebuku saat ini masih terdapat permasalahan, dimana dari luas areal ke-2 pulau itu dimiliki oleh perseorangan (Ahli waris) yang melebihi batas maksimum atau lebih dari 20 hektare (tanah darat) 15 hektare untuk areal sawah. Sedangkan Pemerintah belum dapat membayar luas tanah yang di miliki ahli waris tersebut. “Bila luas areal pulau itu sudah merupakan milik pemerintah sepenuhnya, maka objek land Riform akan berjalan,” tuturnya. (*)

0 Responses to “Masyaraskat Desak Pemkab Lamsel”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: