Soal Pemberlakuan PP 41/2007

KALIANDA – Bupati Lampung Selatan, Hi. Wendy Melfa, SH, MH belum mau buka suara soal penerapan peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 di lingkungan Pemkab Lamsel. Alasannya proses dan tahapan pemberlakukan aturan tersebut maswih dalam proses pematangan.

“Nanti saja, dalam waktu dekat kita akan kabari, karena semuanya masih dalam proses penggodokan,” kata Wendy Melfa saat dikonfirmasikan koran ini.

Ia menjelaskan banyaknya mekanisme dan tahapan yang harus dilalui menerapkan alasan tersebut mulai dari pembahasan ranperda, revisi hingga pengisian personil yang akan ditempatkan cukup menjadi hambatan untuk memberlakukannya. “Kita harus selektif dalam memberlakukannya, sehingga semuanya bisa berjalan efektif,” tambahnya.

Namun demikian, Ketua BNK Lamsel ini mengaku soal pemberlakuan aturan yang telah di-deadline penerapannya sejak Juli lalu tidak akan lama lagi. ”Tunggu saja, informasi kabar dari saya selanjutnya. Informasi ini akan saya kabari dengan rekan-rekan wartawan,” pungkasnya.

Secara terpisah, Sekretaris Komisi A DPRD Lamsel, Jasudin Jadi mengaku pihaknya akan segera mengagendakan pemanggilan terhadap eksekutif soal pemberlakuan aturan tersebut. Hearing dimaksudkan agar eksekutif segera mengklarifikasi hasil pengesahan ranperda tentang pembentukan organisasi tata kerja pemkab merujuk dari PP 41/2007 yang telah disahkan DPRD pada Agustus lalu.

“Kita akan agenda pemanggilan kepada eksekutif untuk mengklarifikasikannya, mengingat banyak sekali pengaruh yang ditimbulkan dari lambatnya penerapan aturan pemerintah itu seperti terhadap APBD dan tumpang tindihnya kinerja pemerintahan,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Pemkab Lamsel, Mery Suryadi, S.H., mengatakan dari teknis pengkajian tim pemkab telah merampungkan hasil perda yang telah disahkan DPRD. Hanya saja sampai saat ini semuanya masih ditangan bupati dan belum diturunkan.

“Ditingkat kajian teknis pembahasanya sudah final. Saat ini semua sudah di bupati namun belum dikembalikan ke Bagian Hukum untuk diberi nomor dan tercatat dalam lembar daerah,” pungkasnya. (Beny Candra)

0 Responses to “Soal Pemberlakuan PP 41/2007”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s





%d bloggers like this: